Senin, 29 Juli 2024. Pembantu Rektor Bidang Pendidikan Dr. Dirk Runtuboi, M.Kes menerima kunjungan beberapa anggota MRP Papua Tengah yang dipimpin oleh Ketua Pokja Adat, Yulius Wondow.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan dihadiri oleh Keempat Pembantu Rektor mewakili Rektor, Kepala BAUK, Koordinator Kerjasama dan Humas Uncen, Sub Koordinator Humas Uncen, dan Ketua UPP-PGSD Nabire. Dari MRP Papua Tengah dihadiri oleh Maria Mote, SPd. (Ketua Pokja Perempuan), Korneles Maniawasi (anggota), Merina (Sekretaris Pokja Adat). Obet Nego Tebakauw (anggota Pokja Agama), Anastasia (anggota).
Anggota MRP Papua Tengah menyampaikan perkembangan pendidikan di Provinsi Papua Tengah sejak tahun 2020 mengalami peningkatan dengan hadirnya UPP-PGSD di Nabire. Karena pada umumnya, banyak yang ingin menjadi guru dan mau mengabdikan diri di kampung halaman.
Fransiscus Don Bosco Johanes , S.Pd., M.Pd. yang meruapakan Ketua UPP-PGSD Nabire menyampaikan hasil penerimaan mahasiswa baru di tahun ini dimana ada banyak calon mahasiswa yang tidak lulus mengakibatkan pemalangan Sekolah SMA Negeri 1 Nabire yang menjadi Lokasi UPP-PGSD. Hal ini juga yang menjadi pokok pembicaraan yang disampaikan anggota MRP Papua Tengah kepada Uncen.
Ketua Pokja Adat , Yulius Mondouw menjelaskan Pemalangan dilakukan oleh keluarga calon mahasiswa yang tidak lulus. Anggota MRP Papua Tengah mendapat informasi bahwa pendaftar di tahun ini berjumlah 222 orang, yang dinyatakan lulus 116 orang. Sehingga yang tidak lulus merasa tidak puas dan melakukan pemalangan tersebut.
Aspirasi yang disampaikan “ada guru tetapi secara fisik tidak ada”. Oleh Karena itu dengan adanya UPP-PGSD sangat menolong kami di Provinsi Papua Tengah untuk menjawab pendidikan anak-anak sekolah di daerah – daerah konflik seperti Nabire , Paniai, Intan Jaya, dan Nduga, ungkap Yulius Mondouw.
Harapan MRP Papua Tengah dari masalah pendidikan bahwa ingin Uncen membuka program studi di luar kampus Utama. MRP juga siap mendorong sampai berdirinya perguruan Tinggi Negri di Papua Tengah.
Dr. Dirk Runtuboy, M.Kes. mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Mengutip ucapan salah satu Presiden USA bahwa “Kemajuan suatu bangsa tidak lebih cepat dari kemajuan pendidikan”, Purek I menjelaskan bahwa pendidkan itu memang sangat penting untuk memajukan suatu daerah.
Terkait penerimaan mahasiswa baru sifatnya normatif, kuota untuk Papua adalah 5.000 dengan rincian 80% khusus anak Papua. Kemudian Jumlah Rasio Dosen dan mahasiswa tidak seimbang, karna dampaknya akan berpengaruh ke akreditasi program studi. Dan akan bermasalah juga ke nomor PIN/ Nomor Ijazah pada lulusan.
Menganai harapan dibukanya Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU), ini menyangkut sarana prasarana yang akan disiapkan oleh pemda setempat dan untuk pengajar juga lebih banyak dari pemda setempat.
PR IV Bidang Kerjasama, Dr. Basir Rohrohmana, M.Hum. menyikapi tentang dibukanya PSDKU perlu adanya Payung Hukum antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Cenderawasih. Dimulai dengan Momerandum of Understanding (MoU), kemudian Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Implementasi Agriment (IA)
Di Nabire sudah diawali dengan UPP-PGSD, untuk membuka PSDKU harus sesuai kebutuhan daerah. Prodi yang tergabung dalam PSDKU akan menjadi cikal bakal berdirinya PTN di Provinsi Papua Tengah. ***
(FO / YT)
