KOTA BEKASI- Presiden RI Joko Widodo menyebutkan Pemerintah Pusat saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran negara banyak digunakan untuk hal tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur penting sebagai modal atau fundamental negara untuk bersaing dengan negara lain.
Hal kedua yang akan menjadi fokus Pemerintah, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Jokowi mengatakan hal tersebut dalam acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Jl. Guntur Raya No. 1, Kota Bekasi, Rabu (27/12/17).
“Kita akan konsentrasi pada pembangunan yang kedua, yaitu pembangunan SDM. Karena kita tidak bisa terus bergantung lagi pada Sumber Daya Alam,” kata Presiden di hadapan 3.000 peserta magang penerima sertifikat kompetensi kerja.
“Kunci kita akan ada di pembangunan SDM. Kalau SDM kita bisa kita upgrade melalui keterampilan yang baik, inilah modal kita untuk bersaing dengan negara lain. SDM kita punya kompetensi dengan negara lain hanya belum kita maksimalkan kompetensinya,” lanjutnya.
Presiden menjelaskan bahwa SDM adalah kekuatan dan kekayaan, sekaligus peluang kita untuk memenangkan kompetensi global. Apabila Indonesia bisa mengelola dengan baik potensi SDM-nya, kata Presiden maka tidak mungkin Indonesia menjadi pemenang atau kekuatan global. “Pembangunan SDM akan kita lakukan secara besar-besaran. Memang memerlukan dana yang besar,” tutur Presiden.
Pada tahun ini ada sebanyak 60.201 orang ikut uji kompetensi pemagangan mandiri. 5.635 orang diantaranya lulus uji kompetensi dan 566 orang tidak lulus. Program pemagangan ini bagian dari vocational training atau pelatihan kerja yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, industri, maupun diselenggarakan kerjasama antara Pemerintah dengan industri. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Hanif Dakiri mengatakan, program pemagangan mandiri berbeda dengan program pemagangan yang telah ada sebelumnya karena mengacu pada beberapa hal.
“Pemagangan ini sekarang sudah kita buat sistemnya yang dicirikan antara lain mengacu pada jabatan kerja, berdasarkan pada kebutuhan industri sehingga ada link and match,” ungkap Menaker.
Hal lain yang menjadi acuan program pemagangan ini, yaitu silabus pemagangan mengacu pada standar kualifikasi tenaga kerja nasional Indonesia; komposisi pemagangan terdiri dari 25% teori yang sedang coba ditransformasikan melalui e-learning dan 75% praktek yang sepenuhnya dilakukan oleh industri; peserta mendapat sertifikat pemagangan dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan dari industri terkait kompetensi pemagang; perusahaan penyelenggara pemagangan harus mempunyai program atau kurikulum silabus, sarana dan prasarana, serta perencana, instruktur, dan pembimbing.
Presiden pun menargetkan pada 2019 nanti program pemagangan harus melibatkan peserta yang lebih banyak. “Saya minta ke Pak Hanif (Menaker) pada 2019 nanti minimal 1,4 juta urusan ini (pemagangan) harus di kerjakan,” pintanya.
Bidang pelatihan yang berikan pada pemagangan ini seperti wirausaha, pelayanan kantor atau front office, marketing, dan sebagainya. Pada kesempatan ini, Presiden pun sempat berbincang dengan satu pemagang yang bergerak di bidang usaha budidaya perikanan dari mulai pembenihan, bernama Warman asal Subang. Dia pun mendapat modal usaha dari Presiden Rp 10 juta.
“Kami berencana nanti akan membuat empat bak akuarium kemudian beli induk. Kemungkinan kami kerjasama dengan yang sudah jalan. Dengan pertemuan ini (penyerahan sertifikat) kami bertemu rekan-rekan dari Parung, Bogor,” papar Warman menjelaskan rencana usahanya setelah selesai pemagangan dan mendapat sertifikat.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2017, pada struktur ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat terdapat 22,39 juta orang angkatan kerja. Terdiri dari 20,55 juta orang penduduk bekerja dan 1,84 juta orang penganggur. Dibandingkan Agustus 2016, jumlah penduduk bekerja ini naik sebesar 1,35 juta orang dan jumlah penganggur turun sebesar 34,43 ribu orang, sehingga jumlah angkatan kerja naik sebanyak 1,32 juta orang.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan dalam sambutan selamat datangnya di hadapan Presiden, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan jumlah pengangguran. Salah satu upayanya, yaitu mengajak perusahaan khususnya di Provinsi Jawa Barat untuk berperan aktif dan ikut andil secara langsung membuka program pemagangan mandiri, yaitu program pemagangan dengan sumber anggaran dari perusahaan.
“Pemagangan dinilai mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan kerja, sehingga akan lebih mudah terserap di pasar kerja. Langkah ini juga merupakan salah satu upaya link and match antara dunia pelatihan dengan dunia kerja,” ungkap Aher dalam sambutannya.
“Oleh karenanya, sampai saat ini pemagangan masih dipercaya sebagai salah satu upaya paling efektif untuk menjembatani kesenjangan yang ada tersebut,” tambahnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam penyerapan tenaga kerja melalui penyerahan sertifikat peserta pemagangan. Ini menjadi modal untuk terjun di pasar kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
“Dengan demikian, pencari kerja memiliki nilai tawar yang bagus dan juga dari kacamata perusahaan, dapat merekrut calon karyawan yang sesuai harapan,” pungkas Aher. HUMAS JABAR
Sumber :Puspen Kemendagri
